Penanganan Bencana Alam di Aceh Tenggara Tak Becus, 2 Orang Korban Jiwa, Ribuan Rumah Rusak, Barisan 10 Pemuda Demo Pj Bupati

Aceh Tenggara | silet-news.com ~~ Koordinator aksi yang berorasi diatas bak mobil dengan pengeras suara membacakan statement aksi, Dahrinsyah mengatakan, hari ini Jum’at 24/11/2023 kami dari BARISAN SEPULUH PEMUDA DAN ELEMEN ORAGANISASI yang tergabung melakukan aksi untuk menyuarakan persoalan banjir dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara juga terjadinya rotasi jabatan, defisit anggaran, dan lain-lain. Maka dari itu kami menuntut : 1. Melihat besarnya dampak bencana alam di Kabupaten Aceh Tenggara kami berharap dan meminta Pj Bupati Aceh Tenggara Drs.Syakir, M.Si segera menetapkan status darurat bencana Daerah, pertimbangan dampak yang begitu luas, serta intensitas hujan masih tinggi. Dalam UU Nomor 24 tahun 2007 sudah jelas di atur dalam penetapan status bencana Daerah terkait korban, luas dampak wilayah serta lahan pertanian yang menjadi sektor ekonomi masyarakat. Kami melihat jaminan keselamatan yang di amanahkan oleh UU terkait penanganan bencana masih jauh dari perintah UU, belum lagi pelayanan yang maskimal terhadap korban masih jauh dari itu semuanya. Kami berharap Pj Bupati Syakir lebih serius dan bisa menjalankan amanah UU terkait Penanganan Bencana dan peningkatan status Bencana Daerah harus segera di tanda tangani. Jika penanganan hanya sebagai selogan bahkan seperti retorika di atas meja dengan menganggap objek bencana sebagai darma wisata, ini merupakan kekejaman intelektual yang tidak bermoral, maka kami berharap langkah kongkrit dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dilakukan. Korban bisa di prediksi seminggu kedepan akan lebih jauh menderita tanpa ada penanganan serta jaminan penanggulangan yang serius serta terukur dan kami sangat berharap Pj Bupati Aceh Tenggara lebih aktif dan melihat secara benar UU terkait bencana dan lebih berani mengambil kebijakan buat masyarakat. 2. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah rawan bencana, setiap tahun kejadian serupa terjadi berulang-ulang, namun cara penanggulangan tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya serta tidak ada sedikitpun upaya pencegahan (mitigasi) dilakukan. Anggaran daerah hanya fokus kepada penanggulangan pasca bencana, sementara pencegahan bencananya malah tidak pernah di anggarkan. Silakan cek postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara tahun anggaran 2023, apakah ada dianggarkan untuk pencegahan oleh Pemerintah/dinas terkait?, dan silakan cek pagu indikatif yang direncanakan untuk APBK Tahun 2024 yang sudah ditetapkan melalui TAPK, apakah ada disiapkan anggaran untuk upaya pencegahan bencana di masukan? Yang banyak hanya untuk penanggulangan bencana, karena disitu diduga nilai proyek/untungnya cukup tinggi. LSM, Ormas, dan siapapun harus mendorong upaya mitigasi ini dilakukan oleh pemerintah, kalaulah anggaran APBK masih minim/defisit, bisa di sisihkan sedikit dari Dana Desa, jangan selalu Dana Desa digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu saja, untuk bimtek dan program titipan. Gunakan dana desa untuk melindungi rakyatnya dari bencana. Apa saja upaya mitigasi yang perlu dilakukan, misal : a. Restorasi lahan-lahan kritis. b. Penanaman pohon dan rumput vetiver di hulu serta di bantaran sungai/anak sungai. c. Rehabilitasi/Restorasi lahan/gunung yang curam/kemiringan tinggi. d. Lahan yang curam/kemiringan tinggi di larang untuk digarap, karena berpotensi longsor dan banjir bandang yang tinggi. e. Normalisasi sungai/anak sungai yang memiliki potensi banjir jauh-jauh hari sebelum terjadi musim hujan. f. Desa-desa yang berada dalam kawasan rawan bencana, wajib menganggarkan Dana Desa untuk mitigasi bencana tersebut, jangan hanya habis untuk bimtek dan program titipan. g. Pemerintah melalui inst8ansi terkait melakukan pencegahan pembalakan liar atau ilegal logging. h. Pemerintah melalui dinas terkait membualogging atau Qanun terkait dengan tata cara pembukaan lahan baru bagi perkebunan, jangan asal buka, harus memperhatikan keselamatan lingkungan, daerah yang rawan harus dijaga, jangan dirusak. 3. Untuk tahun 2024, masih ada waktu untuk pemerintah daerah (PJ Bupati dan DPRK) untuk mengupayakan anggaran daerah untuk pencegahan bencana, kami Barisan 10 Pemuda mendorong Pemkab Agara untuk berpikir sedikit terkait dengan upaya pencegahan bencana atau paling tidak ada upaya pengurangan dampak jika terjadi bencana. Lakukan identifikasi/pemetaan daerah-daerah/desa-desa rawan yang bencana, buat program/kegiatan yang secara spesifik dapat mengurangi resiko bencana, jangan program/kegiatan asal jadi, intervensi dengan anggaran yang cukup, dan serahkan pengerjaannya kepada ahlinya. Insya Allah secara bertahap desa-desa/kawasan yang rawan bencana akan terlindungi dari bencana dengan baik. 4. Pj. Bupati harus melihat skala dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana baru-baru ini, Pemerintah Daerah dan tim terkait, upayakan status Bencana ini dinaikan statusnya menjadi menjadi Bencana Provinsi/atau Bencana Nasional. Pj. Bupati jangan merasa mampu/pintar sendiri dengan kondisi darurat saat ini. Silakan minta bantu/koordinasi dengan Anggota DPR-RI dari daerah kita seperti Bapak H Muhammad Salim Fakhri dan Bapak Irmawan. Mungkin mereka ada akses kesana, agar penanggulangan bencana ini bisa lebih cepat dan mudah dilaksanakan. Kemudian ada juga Anggota DPRA Dapil 8 (Aceh Tenggara dan Gayo Lues) seperi Pak Ali Basrah, Pak Yahdi Hasan, Pak Nurdiansyah, Pak Junaedi, paling tidak ada intervensi mereka, dukungan dana/dukungan teknis/alat dari APBA atau dari Pemerintah Pusat melalui BPBA/BNPB lebih cepat terrealisasi untuk membantu korban dan pemulihan pasca bencana. 5. Kami meminta Pj Bupati Aceh Tenggara Pak Syakir dan Ketua DPRK Aceh Tenggara Pak Denny Febrian Roza, Lakukan Koordinasi dengan BPDASHL Wampu Sei Ular dan BBTNGL, karena lokasi-lokasi sumber anak sungai yang menjadi sumber bencana merupakan Wilayah Hutan Lindung (HL) dibawah kewenangan BPDASHL Wampu Sei Ular, dan Wilayah Konservasi TNGL dibawah kewenangan BBTNGL. Kedua lembaga ini dibawah koordinasi Anggota DPR-RI asal Aceh Tenggara yaitu Haji Muhammad Salim Fakhri, beliau bisa mengintervensi kebijakan kedua lembaga tersebut, hanya saja Pemkab dan DPRK Agara harus sampaikan persoalan ini ke beliau secara resmi dalam jalur pemerintahan. Menghadapi situasi seperti ini harus bersama-sama bergandengan tangan. Dengan dukungan kedua lembaga tersebut, akan meringankan beban kita di daerah. 6. Kami meminta Pj bupati Aceh Tenggara mengembalikan kebahagiaan masyarakat yang terdampak oleh banjir baru-baru ini seperti membuat kebijakan mengganti rumah mereka yang hancur, memberi santunan berupa sembako, menyediakan air bersih, jembatan-jembatan yang membuat akses jalan terganggu karena ada yang putus, sekolah-sekolah seperti SMA N 1 Bambel dan sebagainya, karena menurut data BPBD jumlah 1.006 rumah warga yang rusak tersebut tersebar di 13 desa dalam Kecamatan Bambel, Bukit Tusam dan Lawe Sigala Gala. Mayoritas rumah rusak terdapat di Kecamatan Bambel yang mencapai 683 unit, kemudian di Kecamatan Bukit Tusam sebanyak 299 rumah rusak, dan Kecamatan Lawe Sigala Gala sebanyak 24 unit rumah yang rusak. Apalagi kita ketahui banjir hampir setiap tahun terjadi, kita lihat saja dari tahun 2022 kejadian banjir yaitu: a. Pada tanggal 4 Januari 2022 terjadi di Kecamatan Bambel, Kecamtan Lawe Sumur dan Kecamatan Lawe Bulan. b. Pada tanggal 30 April 2022 banjir di Desa Kuning 1 Kecamatan Bambel. c. Pada tanggal 14 Mei 2022 banjir di Kecamatan Bambel, Kecamatan Semadam, Kecamatan Babul Makmur dan Kecamatan Bukit Tusam. d. Pada tanggal 10 Maret 2022 banjir di Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Semadam, Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Bambel. e. Pada tanggal 15 April 2022 banjir di Kecamatan Bambel, Kecamatan Semadam, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kecamatan Lawe Sumur dan Kecamatan Babul Makmur. f. Pada tanggal 31 Oktober 2022 banjir di Kecamatan Babussalam, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Darul Hasanah, Kecamatan Bambel dan Kecamatan Lawe Sigala-gala. g. Pada tanggal 27 Agustus 2023 banjir di Kecamatan Bambel, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Semadam, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Tanioh Alas, Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Lawe Alas. h. Pada tanggal 14 November 2023 banjir bandang di Kecamatan Semadam, Kecamatan Bambel, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Lawe Sumur dan Kecamatan Bukit Tusam. 7. Kami meminta klarifikasi atas terjadinya rotasi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara atau alasan mengapa mereka harus dirotasi disaat terjadinya banjir. 8. Bagaimana sudah perkembangan APBK yang defisit, apakah turun atau naik kembali, karena temuan BPK defisit ril anggaran Rp 106,6 Milyar dapat Mengganggu Pelayanan Publik, apalagi sekarang Aceh Tenggara sedang berduka yang membutuhkan prioritas pelayanan, kata Koordinator Aksi Dahrinsyah mengakhiri. Pantauan media ini pada saat demo di depan pintu gerbang kantor Bupati Aceh Tenggara itu sempat terjadi kericuhan antara masa aksi dan Satpol PP yang berjaga, karena sudah 1 jam berorasi Pj Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir, M.Si tidak kunjung keluar dan masa aksi memaksa masuk, tapi ditahan oleh Satpol PP maka terjadi dorong mendorong. Tak lama setelah itu terlihat Asisten 1 Muhammad Riduan yang ingin menemui masa aksi, tamun para pendemo tidak mau diwakilkan dan harus Pj Bupati Aceh Tenggara yang menemui mereka. Akhirnya setelah Sholat Jum’at masa aksi dari Barisan Sepuluh Pemuda bertemu dengan Pj Bupati Syakir diruang kerjanya. [Amri Sinulingga]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *